5 Fakta tentang “Buzzer” Media Sosial

Ilustrazi Buzzer/Foto: Freepik

Setiap memanasnya suhu politik menjelang pesta demokrasi, salah satu yang dituding memperkeruh suasana adalah keberadaan para pendengung atau buzzer. Pada 2019 lalu misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menganggap demokrasi di Indonesia (YLBHI) terancam karena ulah para buzzer itu. Menurut YLBHI, tindakan paling berbahaya yang dilakukan para buzzer adalah menutupi fakta. Saya lantas agak berkerut. Buzzer yang mana? Buzzer yang seperti apa yang dimaksud itu? Ungkapan YLBHI itu tidak sepenuhnya salah, alias tidak sepenuhnya benar. Supaya tidak bingung, mari kita bedah lebih jauh apa dan siapa itu buzzer. Dan benarkah keberadaannya mengancam demokrasi?

Alat pemasaran

Buzzer pada awalnya hanyalah salah satu strategi bisnis dalam melakukan pemasaran produk atau jasa. Secara harfiah buzzer adalah alat yang menimbulkan suara dengung, atau bisa dibilang lonceng. Dalam budaya Jawa, dahulu ada alat bernama kenthongan untuk mengumpulkan orang dengan cara membunyikannya. Masyarakat sudah tahu, jika alat itu berbunyi berari menjadi penanda sesuatu. Kira-kira semacam itulah analogi buzzer. Lantas, di era media sosial seperti saat ini, istilah buzzer dimanfaatkan untuk menarik perhatian melalui media sosial. Dan ini awalnya masih dalam konteks strategi pemasaran.

Strategi pemasaran yang sukses adalah ketika produk yang kita pasarkan bisa menjadi perbincangan khalayak ramai sehingga bisa menarik minat konsumen. Untuk melakukan ini, pemilik produk menerapkan strategi buzz marketing memanfaatkan jejaring media sosial. Ternyata, cara ini sangat berhasil. Instrumen inilah yang sampai saat ini kita kenal dengan istilah buzzer. Instrumen yang dimaksud tentu saja adalah gabungan dari manusia, perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Sederhananya buzz marketing adalah teknik pemasaran viral yang digunakan untuk memaksimalkan kampanye produk dari mulut ke mulut baik itu secara online maupun offline.

Dimanfaatkan untuk politik

Sejak awal dikenal di Indonesia, keberadaan buzzer ini memang lebih dominan untuk menggiring isu di ranah politik. Inilah yang menyebabkan citra buzzer yang sesungguhnya menjadi bergeser. Alhasil, masyarakat sering memandang istilah buzzer identik dengan seseorang yang biasanya menggiring opini publik terhadap isu-isu politik dan ekonomi terkini. Terlebih para pendengung sendiri cenderung mengikuti arus. Di sinilah hukum supplay and demand berlaku. Mereka akhirnya “menghalalkan” banyak cara untuk mencapai misinya. Ini setidaknya tervalidasi oleh riset yang dilakukan oleh University of Oxford yang spesifik meneliti pergerakan para buzzer ini.

Merujuk penelitian ini berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”, yang disebut sebagai buzzer adalah pasukan siber. Buzzer bisa berati instrumen pemerintah atau aktor partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online. Penelitian ini secara komparatif memeriksa organisasi formal pasukan siber di seluruh dunia dan bagaimana para aktor ini menggunakan propaganda komputasi untuk tujuan politik.

Laporan itu menyebut, kampanye manipulasi media sosial terkomputasi dengan algoritma, otomatisasi dan data dalam jumlah besar (big data) terjadi di setidaknya 70 negara pada 2019, meningkat dibanding pada 2018 yang terjadi di 48 negara dan pada 2017 yang terjadi di 28 negara. Menurut riset ini, pemerintah di 25 dari 70 negara itu bekerja sama dengan perusahaan jasa propaganda komputasi. Bahkan, pemerintah di beberapa negara, yakni Azerbaijan, Israel, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan, mempekerjakan murid-murid sekolah dan kaum mudanya untuk melakukan propaganda terkomputasi. Terdengar mengerikan, bukan?

Masih menurut studi ini, pasukan siber ini di Indonesia banyak digunakan oleh politikus dan partai politik serta kontraktor swasta. Mereka melakukan propaganda dengan menciptakan akun-akun palsu yang dijalankan manusia atau bot, program komputer yang bisa menjalankan akun-akun itu secara otomatis. Pasukan siber itu dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda pemerintah, atau partai politik, menyerang rival, serta memecah belah khalayak. Strateginya dengan membuat disinformasi atau konten manipulasi serta amplifikasi pesan.

“Buzzer” berbeda dengan pasukan siber

Pasukan siber tidak identik dengan buzzer. Menurut studi Centre for Innovation Policy and Governance yang berjudul “Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia”, buzzer hanyalah salah satu aktor dalam industri buzzing—membuat suara-suara bising seperti dengung lebah.

Memiliki agensi

Selain buzzer, dalam industri buzzing, ada agensi komunikasi serta klien—bisa korporasi, politikus, atau partai politik. Agen komunikasi ini memiliki peran sentral untuk mempertemukan permintaan dan penawaran. Agen komunikasi juga berperan sebagai penentu tarif atau peternak (breeder), dan penyedia akun untuk para buzzer. Sementara itu, sumber dana dan permintaan berasal dari klien yang menggunakan jasa buzzer melalui perantaraan agen komunikasi.

Pekerjaan bernilai tinggi

Seperti telah diulas sebelumnya, awalnya, buzzer lazim digunakan oleh korporasi dalam promosi produk. Namun, sejak terlibat dalam peristiwa politik, buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial. Padahal menurut studi ini, buzzer merupakan individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan. Hanya saja, para buzzer inilah yang memilih bergerak dengan motif tertentu, baik komersial maupun bisa sukarela.

Padahal buzzer ini merupakan sebuah pekerjaan yang bernilai tinggi. Asalkan dijalankan dengan cara bermartabat dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ada berbagai lini pekerjaan baik yang bisa dilakukan. Misalnya untuk mengampanyekan produk atau jasa, membangun citra positif sebuah produk baru yang memang berkualitas. Ini tentu butuh idealisme dari si buzzer itu sendiri.

Karena citra negatif yang telanjur melekat pada buzzer ini, para pengguna jasa digital marketing pun akhirnya memilih menggunakan para key opinion leader (KOL)untuk menjadi influencer. KOL adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu, baik secara pengetahuan maupun kemampuan, yang pendapatnya didengarkan dengan baik oleh masyarakat luas. KOL atau influencer ini jelas berbeda dengan buzzer, meski keduanya banyak digunakan untuk keperluan kampanye digital. Buzzer tidak harus memiliki banyak pengikut, sementara syarat sebagai influencer harus banyak pengikut.

Buzzer bekerja dengan cara memberikan informasi atau promosi beberapa kali hingga menjadi trending atau viral agar lebih banyak lagi orang yang mengetahuinya. Sehingga, buzzer sering kali menggunakan beberapa akun media sosial untuk menyampaikan informasi atau promosi. Kadang-kadang bahkan akun palsu. Sedangkan, influencer selalu menggunakan akun mereka sendiri dan memiliki karakter relevan dengan sebuah brand yang akan dipromosikan. Dengan begitu, audiens bisa merasakan dampaknya secara langsung. Jadi, Sobat Inbanesia pilih memakai jasa influencer atau buzzer? Hanya ingin viral atau ingin jualannya laku? Silakan pilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Managing Editor INBA.TV, Traveler, Content Creator